Archive for March 2014

Review- “International Organization Alexander Thompson dan Duncan Snidal”

12:07 AM 0 Comments A+ a-


Pengantar
Dalam sejarah modern, Organisasi Internasional (IO) dipahami sebagai organisasi kelembagaan yang formal dan lembaga pencipta ketertiban. Selain itu, organisasi internasional tidak mencakup pengaturan antar-negara saja, tetapi juga mengatur organisasi non-pemerintah (NGO) dan aktor trans-nasional. Dengan demikian, lanskap organisasi internasional (IOS) meliputi organisasi antar pemerintah (IGO) dan internasional non-governmental organizations.

Sejarah Singkat Organisasi Internasional
1. Westphalia ke Wina
Penandatanganan Perdamaian Westphalia pada 1648, diperkuat dengan Perjanjian Utrecht pada tahun 1713. Dalam perjanjian tersebut muncul prinsip kedaulatan nasional, sehingga menempatkan negara-negara Eropa pada pijakan hukum yang sama. Gagasan berdaulat kesetaraan negara dengan integritas teritorial dan hak untuk melakukan urusan dalam dan luar negeri tanpa intervensi dari luar.

2. Wina dan Nineteenth Century
Upaya serius pertama di Organisasi Internasional resmi muncul dengan Congress of Vienna (1814-1815), yang didirikan yayasan diplomatik untuk sebuah tatanan keamanan baru Eropa setelah kehancuran Napoleon Wars. Disini diciptakan pendekatan yang lebih sistematis dan terlembaga untuk mengelola isu perang dan damai dalam sistem internasional. Inovasi utama di Wina adalah bahwa wakil-wakil dari negara-negara harus memenuhi secara berkala untuk membahas masalah diplomatik.

3. Versailles dan Liga Bangsa-Bangsa
Periode setelah dua Perang Dunia melihat proliferasi terbesar lembaga. Kepala negara dan diplomat bertemu pada tahun 1919 di Versailles Perdamaian Konferensi untuk menciptakan keamanan global IO di Liga Bangsa-Bangsa. The League adalah sangat peduli dengan upaya menciptakan perdamaian. Kovenan lanjut membentuk Pengadilan Tetap Internasional Keadilan, upaya pertama untuk menciptakan global forum keadilan dan pendahulu hari ini Mahkamah Internasional. Organisasi ini digagas oleh AS, Inggris, Perancis, Jepang, Italia.

4. Organisasi Internasional pasca Perang Dunia II
Jumlah IOS formal meningkat dari sekitar 50 sampai mereka berjumlah lebih dari 600 pada tahun 1980. Salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang digagas oleh AS, Inggris, Uni Soviet dan Cina di Pertemuan Dumbarton Oaks tahun 1944 dan 1945 Yalta Summit.
Sebuah pengembangan lebih lanjut mencolok dalam organisasi internasional di pascaperang periode telah munculnya IOS daerah. Beberapa melakukan berbagai fungsi dalam suatu wilayah geografis tertentu (Organisasi Negara-negara Amerika, Liga Arab, dan ASEAN), kerjasama bidang keamanan (NATO, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa, dan Warsaw Treaty Organization), dalam bidang ekonomi (EEC, APEC).

Pendekatan Konseptual untuk IO
Teori dan praktek IO telah dikembangkan bersama-sama di era modern, dan khususnya pada periode pasca-Perang Dunia II.
1. Organisasi sebagai Formal IO
Teori ini lebih menekankan pentingnya peran profesional dalam organisasi-organisasi formal dalam mempengaruhi kerjasama internasional. Neo-functionalism diperpanjang argumen ini dengan menyarankan bahwa kolaborasi sukses di satu daerah akan meningkatkan manfaat kerjasama di bidang terkait, dan menghasilkan tekanan gabungan dari kelompok kepentingan dalam negeri dan pejabat internasional untuk memperluas ranah kerjasama.
2. IO sebagai Prinsip
Organisasi formal memberikan pandangan yang sempit dari organisasi internasional, kebanyakan definisi luas dari organisasi internasional yang dibingkai dalam hal prinsip broad ordering dari sistem internasional.
a. Self-Bantuan dalam Anarchy
Keamanan dipandang sebagai masalah sangat sentral dan keseimbangan kekuasaan providesthe sumber yang unik dari tatanan internasional. Jadi fokus utama realis teori adalah hubungan antara distribusi kekuasaan.
b. International Society
Negara membentuk masyarakat dalam arti bahwa mereka menganggap dirinya terikat oleh seperangkat aturan dalam hubungan mereka dengan satu sama lain, dan berbagi dalam kerja lembaga umum. Negara mematuhi aturan dan norma-norma, bahkan ketika itu tidak dalam kepentingan materi mereka, karena mereka memiliki kepentingan jangka panjang dalam pemeliharaan hukum dan berbagi rasa sebagai suatu komunitas moral.

3. IO sebagai Rezim
Teori rezim didasarkan pada pengamatan kembar yang politik internasional sangat saling tergantung (Keohane dan Nye, 1977), sehingga menyiratkan kepentingan bersama dalam kerja sama, dan bahwa 'perilaku internasional dilembagakan dalam berbagai cara.

Kesimpulan
Teori dan praktisi memiliki sejumlah konsep tentang organisasi internasional. Konsepsi ini secara garis besar meliputi tiga kategori: 1) IO sebagai organisasi formal, 2) IO sebagai pemesanan prinsip dalam sistem internasional, dan 3) IO sebagai rezim. Kategori yang terakhir ini mendapat perhatian yang besar baru-baru ini.
Ilmuwan politik yang mempelajari IO telah mulai dalam beberapa tahun terakhir untuk kembali ke studi organisasi formal. Pada saat yang sama, sarjana hukum internasional telah berusaha untuk memenuhi teori IR. Hasilnya adalah upaya sadar diri dari kedua belah pihak untuk mengintegrasikan dua bidang. Melalui interaksi intelektual ini, harapannya studi organisasi internasional seperti praktek pemerintahan internasional bisa menjadi lebih bersemangat dan lebih canggih.
---

Review- “International Organization Alexander Thompson dan Duncan Snidal” University of Chicago . Hal 692-712.

Review-“Multilateralism: the Anatomy of an Instituon

11:35 PM 0 Comments A+ a-

Pendahuluan
Pada tahun 1989, dunia mengalami perubahan secara damai. Terjadi pergeseran geopolitik yang cukup mendasar dari era pasca-perang. Banyak faktor yang menjadi alasan atas perubahan itu. Tapi tampaknya ada sedikit keraguan bahwa norma-norma dan lembaga-lembaga multilateral telah membantu menstabilkan konsekuensi internasional mereka. Memang, norma-norma dan lembaga-lembaga tersebut tampaknya memainkan peran penting dalam pengelolaan asset yang luas dari perubahan regional dan global dalam sistem dunia saat ini.

Definisi Multilateralisme
Pada intinya, multilateralisme mengacu pada koordinasi hubungan antara tiga atau lebih negara sesuai dengan prinsip-prinsip tertentu. Multilateralisme adalah hubungan ekonomi terkoordinasi antara lebih dari tiga negara.

Negara terkadang saling bertentangan tentang hak-hak properti internasional. Misalnya dalam kasus lautan, negara-negara pantai dengan laut teritorial diferensial menginginkan aturan yang mengacu berdasarkan panjang garis pantai mereka, tetapi negara-negara pantai lebih suka tetap ada batas dengan laut teritorial. Ada juga ada kelas masalah dalam hubungan internasional dimana negara-negara yang lebih atau kurang peduli pada prinsipnya untuk hasil aktual, asalkanmenerima hasil yang sama. Ini biasanya disebut sebagai masalah koordinasi.

Disini akan digambarkan secara singkat multilateralisme sebelum abad kedua puluh. Pada masa itu menunjukkan beberapa generalisasi yang luas yang menjelaskan lebih lanjut tentang karakter bentuk kelembagaan multilateral. Pertama, lingkungan tugas strategis memiliki dampak pada formulir yang mengambil kesepakatan. Mendefinisikan dan pembatasan hak milik negara adalah dasar tugas kolektif seperti dalam sistem internasional.

Kedua, multilateralisme datang untuk menunjukkan timbal balik yang merata. Menurut Jervis,apa yang penting untuk keberhasilan Eropa Concertadalah bahwa 'kepentingan' itu lebih luas dari biasanya. Untuk sistem ini bekerja, setiap negara harus percaya bahwa pengorbanan saat ini sebenarnya akan menghasilkan pengembalian jangka panjang, bahwa orang lain tidak akan mengingkari komitmen implisit mereka ketika mereka menemukan diri mereka dalam posisi menggoda.

Ketiga, organisasi-organisasi multilateralberfungsi secara eksklusif dalam domain masalah koordinasi, dimana tugas di tangan adalah untuk merancang aturan yang dapat diterima bersama dari jalan dan untuk mengubah mereka sebagai teknologi dan faktor-faktor lain seperti berubah. Dan peran organisasi-organisasi ini secara ketat dibatasi oleh struktur normatif keseluruhan dimana mereka ada.

Pada dasarnya, untuk menentukan mengapa agenda institusional dibangun itu tidak bisa dipungkiri di beberapa titik guna melihat lebih dekat pada hegemoni tertentu. Yang pada gilirannya tidak hanya menuntut memeriksa situasi internasional hegemoni tetapi juga menggali pengaruh ranah domestik.

Singkatnya, di satu sisi penting asal-usul multilateralisme di era pasca perang mengulangi catatan periode sebelumnya. Antara tingkat mendalam mendefinisikan dan menstabilkan hak milik internasional negara dan tingkat yang relatif dangkal memecahkan masalah koordinasi.Pergeseran multilateralisme dalam urusan ekonomi dan keamanan membutuhkan kombinasi dari dunia internasional yang cukup kuat dan lingkungan dalam negeri yang kompatibel. Jika memang demikian, maka itu adalah fakta dari sebuah hegemoni Amerika yang sangat menentukan setelah Perang Dunia II. Dan ini pada gilirannya membuat peran multilateralisme dalam transformasi internasional saat ini yang lebih besar.

Kesimpulan

Dalam tulisan ini terdapat dua pemikiran. Pertama adalah teori hubungan internasional untuk siapa lembaga internasional itu. Mungkin benar, karena teori ini bersikeras, bahwa mereka tidak dimaksudkan untuk menjelaskan segala sesuatu tetapi bahwa apa yang mereka jelaskan adalah penting. Tidak mengikuti dari kebenaran itu, bagaimanapun, bahwa apa yang mereka tinggalkan yang tidak dijelaskan tidak penting. Dan lembaga itu jelas tidak penting.

Kedua, mereka sesama institusionalis bentujuan untuk membentuk lembaga yang mengambil apa yang belum diselidiki. Fokus mereka adalah pada lembaga dalam arti umum atau kerjasama bahkan lebih umum. Banyak yang bisa dipelajari tentang hubungan internasional dari perspektif itu. Tetapi pada saat yang sama, terlalu banyak yang tersisa tak terkatakan. Di atas segalanya, pembuat kebijakan mencari-cari alternatif di tengah-tengah perubahan yang cepat, berharap untuk memahami aliran peristiwa dan menyalurkannya ke arah yang diinginkan, tidak berurusan dengan pilihan generik, pilihan mereka dgn jelas konkret.

Tidak ada teori telah maju dalam bab ini, tidak ada teori yang dibenarkan atau bahkan teori yang telah diuji kebenarannya. Kita tidak bisa menjelaskan apa yang kita belum pertama pernah dijelaskan. Dan penjelasan konseptual merupakan syarat untuk deskripsi teoritis informasi, sehingga pada akhirnya teori bangunan itu sendiri. Tujuan utama penulis di sini adalah untuk menjelaskan konsep multilateralisme, baik analitis dan historis, dan untuk menawarkan beberapa hipotesis awal untuk membimbing tentang apa yang mungkin dan tidak mungkin menjelaskan tentang suatu kejadian dan berkorelasi dan tentang bagaimana dan mengapa itu penting.
---

Review: -John Gerrard Ruggie-“Multilateralism: the Anatomy of an Instituon”. Hal 1-37.

“Paket Bali” Hasil Konferensi tingkat Menteri WTO IX

11:21 PM 0 Comments A+ a-

Konferensi tingkat Menteri WTO ke-9 yang mengemas proposal “Paket Bali” akhirnya membuahkan hasil kesepakatan yang dapat diterima oleh 159 delegasi anggota setelah sebelumnya pada pertemuan General Council of WTO di Jenewa pada 26/11/2013 gagal menghasilkan kesepakatan . Disepakatinya Bali Package yang memuat tiga agenda yakni trade facility, sektor pertanian, dan pembangunan negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries/LDCs) menjadi momentum bersejarah dalam perjalanan WTO sejak didirikan tahun 1995. Selama ini sejumlah perundingan WTO yang dilakukan gagal menghasilkan kesepakatan karena adanya benturan kepentingan antara negara-negara anggotanya. Seperti yang kita ketahui pengambilan keputusan dalam WTO menganut prinsip single undertaking approach dimana konsensus hanya dapat dicapai jika disetujui oleh semua negara anggota tanpa terkecuali.

Kesepakatan pada pertemuan WTO Bali kali ini menjadi babak baru sejarah perdagangan dunia khususnya ketika perdagangan global dalam beberapa tahun ini relatif tertekan. Perubahan struktur dan rantai pasok global memerlukan pendekatan holistik untuk mendorong perdagangan global serta meredam perlambatan global yang terjadi beberapa tahun ini. Dengan disepakatinya Paket Bali ini, perdagangan global diharapkan dapat bergairah kembali dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi global.

Paket Bali dengan tiga agenda: fasilitas perdagangan-pertanian-pembangunan negara kurang berkembang, diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dunia kepada WTO yang selama ini dipandang hanya megutamakan kepentingan negara maju. Disepakatinya Paket Bali ini juga memberi ruang kesetaraan dan semangat saling membantu antara negara-negara maju, berkembang dan kurang berkembang sehingga agenda pembangunan dunia berjalan dengan kongruen. Kongruensi ini direfleksikan dari kesepakatan dalam memberi ruang gerak kelompok G-33 khususnya di sektor pertanian dan ketahanan pangan. Kelompok G-33 (33 negara berkembang) yang diketuai oleh Indonesia memandang perlunya memperhatikan struktur, pola dan kapasitas perdagangan di negara –negara berkembang dan kurang berkembang khususnya terkait dengan isu ketahanan pangan. Paket Bali dengan tiga agenda yang disepakati ini tentunya dipandang lebih realistis dibanding 19 agenda dalam Putaran Doha di Qatar tahun 2001.

Dari ketiga agenda Paket Bali yang disepakati, perdagangan global diharapkan dapat berjalan dengan lebih sehat dan fair sesuai dengan Doha Development Agenda (DDA) terutama terkait keseimbangan pembangunan antar negara anggota. Berikut ketiga hasil kesepakatan yang dicapai dalam pertemuan WTO Bali khususnya terkait dengan agenda pembangunan di Indonesia. Pertama, negara-negara berkembang dan kurang berkembang memperoleh manfaat yang besar dengan hasil negosiasi trade facility yang baru pertama kali dilakukan sepanjang perjalnan WTO. Dengan kesepakatan ini, negara-negara berkembang/kurang berkembang memiliki kesempatan yang besar untuk memperluas akses bebas barang/jasa sehingga dapat mendorong kapasitas perdagangan masing-masing. Selain itu dengan disepakatinya keinginan untuk mereduksi berbagai hambatan perdagangan, negara-negara berkembang/kurang berkembang dapat meningkatkan kapabilitas, sistem dan prosedur perdagangan di negara masing-masing. Kesepakatan pada pengurangan hambatan perdagangan ini juga menekankan prinsip “non-diskriminasi” untuk mendorong sistem perdagangan dunia yang berkeadilan dan proporsional. Kesepakatan dalam trade facility ini sangat memberi ruang yang besar bagi negara-negara berkembang dan kurang berkembang  untuk memperluas pasar dan mendorong ekspornya ke negara-negara maju.

Kedua, pada poin kesepakatan sektor pertanian khususnya terkait ketahanan pangan, Paket Bali memberi keleluasan bagi negara-negara berkembang khususnya negara dengan populasi besar seperti Indonesia dan India untuk memberikan subsidi kepada petaninya dan menjamin ketersediaan pangan bagi kelompok miskin. Agenda ini sangat penting mengingat volatilitas harga bahan pangan dunia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kesepakatan pada  sektor pertanian dan ketahanan pangan ini juga menekankan perlunya kesepakatan terkait Special Products (SPs) dan Special Safeguards Mechanism (SSM) yang memungkinkan sejumlah negara berkembang untuk melindungi dan memperhitungkan kebutuhan dometiknya. Keleluasaan memberikan subsidi sektor pertanian hingga 4 tahun ke depan dan memastikan jaminan stok pangan domestik ini akan menguntungkan bagi negara-negara berkembang/kurang berkembang khususnya Indonesia untuk memacu produktifitas serta mendorong kedaulatan pangan nasional. Dengan demikian, dalam empat tahun ke depan, negara-neagara berkembang/kurang berkembang tidak diwajibkan mengacu pada pengaturan besaran harga acuan pokok produk pertanian sesuai Agreement on Agriculture (AoA) tahun 1994 di Uruguay tentang mekanisme pemberian subsidi pertanian bagi negara maju dan berkembang.

Ketiga, hasil kesepakatan Paket bali juga mendorong untuk memberikan perhatian lebih bagi negara-negara kurang berkembang baik dalam hal akses pasar maupun bantuan lainnya. Paket Bali telah menghadirkan legitimasi WTO dan kembalinya kepercayaan publik dunia dengan berfungsinya sistem perdagangan multilateral yang sehat, adil dan dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global. Agenda pengentasan kemiskinan dan pembangunan daerah tertinggal di negara berkembang/kurang berkembang disepakati menjadi perhatian khusus dalam kesepakatan Bali untuk menopang Sustainale Development Goals (SDG’s). Kesepakatan Paket Bali ini juga memperkuat paket untuk negara-negara kurang berkembang (Least Developed Countries’s Package) dimana dorongan mengurangi hambatan perdagangan dilakukan bersamaan dengan capacity building. Paket ini termasuk memberi kesempatan dagang dan ruang fleksibilitas yang besar bagi negara kurang berkembang untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memenuhi target-target WTO. Mekanisme pemantauan yang berlaku berbeda dan khusus (Special and Difference) yang memuat berbagai tipe fleksibilitas bagi negara berkembang dan negara miskin (LDC) juga memberikan hak khusus bagi negara berkembang dalam sistem perdagagan global.

Kesepakatan Paket Bali kali ini diyakini akan menstimuli permintaan global serta mendorong peningkatan volume perdagangan global guna memacu pertumbuhan global. Nilai perdagangan paska kesepakatan Bali di perkirakan akan mencapai 1 triliun dollar AS atau Rp 12.000 triliun dengan potensi perluasan kesempatan kerja mencapai 20 juta orang yang sebagian besar diperkirakan akan banyak dinikmati oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Dengan tercapainya kesepakatan pada pertemuan WTO ke-9 di Bali, sinyal perbaikan kesimbangan perdagangan global di masa mendatang akan semakin menguat. Di samping itu, Paket Bali yang disepakati juga menjadi pesan semakin menguatnya posisi tawar Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan tuan rumh KTT tingkat Menteri kali ini.
Subscribe to: Posts (Atom)