Governing the Global Economy
Salah satu pendekatan kajian ekonomi yang membahas konsep kebijakan institusi ekonomi dan interdependensi adalah neoliberal institusional. Dalam memahami dunia politik dan menyelesaikan permasalahan dalam isu hubungan internasional, para ahli telah berupaya untuk menemukan dan menciptakan suatu perspektif yang tepat sebagai sebuah cara pandang.
Ada enam asumsi dasar yang menjadi fondasi dari neoliberalisme. pertama, neoliberalisme menyakini bahwa negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional (HI). Kedua, negara sebagai aktor utama dalam HI dan di dalam pemahaman neoliberal negara sebagai aktor rasional. Ketiga, politik internasional sering kali ditandai oleh masalah aksi bersama (collective action problem). Keempat, politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. Kelima, politik internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. Keenam, dampak dari struktur kepentingan negara dan anarki dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, jumlah aktor, institusi internasional dan tingkat ketergantungan.
Perdebatan panjang antara realis dan idealis. Realis menekankan bahwa kekuasaan dan power adalah variabel yang mampu menjelaskan prilaku internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, dimana negara merupakan aktor penting dalam politik internasional. Sedangkan idealis menyatakan bahwa negara bukan satu-satunya unit sistem yang ada dalam sistem internasional, idealis menegaskan bahwa ada sektor-sektor lain yang juga berperan dalam HI. Asumsi idealis yaitu adanya keselarasan kepentingan otomatis dalam hubungan antarnegara, tentang sangat pentingnya peran hukum dan organisasi internasional atau tentang adanya pengaruh opini publik yang suka damai. Diantara kedua perspektif berkembang untuk memperbaharui dan bereaksi terhadap perspektif yang lainya dalam memahami bagaimana dunia politik berlangsung. Realis kemudian berkembang menjadi neorelis (realis struktural) yang memandang bahwa sistem internasional bersikap anarki dan tidak terpusat (desentralisasi). Sedangkan idealis berkembang menjadi liberalis.
Dari kedua pandangan yang ada antara neorealis dan liberalis, neoliberalis institusional muncul sebagai teori yang memiliki beberapa kesamaan pandangan yang ada pada keduanya. Layaknya neorealis, neoliberalisme institusionalisme juga menggunakan teori struktural politik internasional dan meyakini bahwa sistem internasional bersifat anarki dan desentralisasi, serta menekankan negara sebagai aktor kunci dalam dunia politik. Sedangkan melalui kesamaan perpektif dari liberalisme, neoliberalisme institusional juga sepakat tentang penekanan liberalis yang menekankan pentingnya peran manusia menciptakan institusi dalam mempengaruhi bagaimana agregasi aktor dalam membuat keputusan bersama. Dalam hal ini liberalisme menekankan pentingnya proses perubahan politik dibandingkan struktur yang tetap dalam dunia politik. Dan perubahan institusi merupakan hasil dari tindakan manusia, yang dapat mengubah ekspektasi dan proses yang ada sehingga dapat memberikan pengaruh pada prilaku negara.
Robert Keohane, sebagai tokoh yang menjelaskan pemahaman neoliberalisme institusional memberikan penekanan pada pemahaman institusional dalam politik internasional, bahwa tidak hanya pemerintah yang merupakan partikel utamanya, namun lebih daripada itu bahwa dunia politik sebenarnya lebih terinstitusionalnya. Berarti prilaku-prilaku yang ada di dalam dunia politik akhirnya akan berefleksi membentuk aturan-aturan, norma dan konvesi yang kemudian artinya tersebut diinterpestasikan dalam kesepahaman.
Neoliberalisme institusional juga berasumsi bahwa relasi antar-negara adalah berdasarkan kepentingan nasional yang hanya dapat tercapai jika dilakukan kerjasama. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri sehingga negara harus melakukan kerjasama. Kerjasama tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara, melainkan juga aktor non-negara dan individu dalam negara tersebut, sehingga interaksi global tidak lagi terdikotomi dalam istilah high politics yang diwakili oleh isu-isu politik dan keamanan, dan low politics yang didominasi isu ekonomi dan lingkungan, melainkan semua isu tersebut menjadi sama derajatnya. Dengan kata lain isu lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, bahkan seni telah menjadi isu yang semakin penting.
Keuntungan absolut (absolute gain) adalah keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain dengan bentuk kerjasama. Hanya dengan kerjasama negara dapat meraih hasil yang pasti (absolut). Pemikiran liberal memandang keuntungan dari kerjasama tersebut absolut didapat setiap negara meski tidak mungkin kedua negara mendapatkan keuntungan yang sama besar. Namun liberal memastikan setidaknya keuntungan akan diraih bagi negara yang dapat melakukan kerjasama.
Sifat kerjasama yang mampu menghasilkan keuntungan absolut ini tidak datang dengan sendirinya. Ada prakondisi yang harus dipenuhi dalam mencapai keuntungan tersebut. Karena pada dasarnya liberal juga mengakui atur negara yang anarki dan memiliki kecenderungan konfliktual. Para pemikir liberal mensyaratkan adanya organisasi internasional (institusi internasional) yang harus berperan sebagai pengorganisasi dan pengatur interaksi antar negara tersebut. Dengan membentuk organisasi di luar institusi negara, pemikir liberal percaya perilaku curang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan (dengan mekanisme peraturan dan hukum internasional).
Ada enam asumsi dasar yang menjadi fondasi dari neoliberalisme. pertama, neoliberalisme menyakini bahwa negara merupakan aktor yang paling penting dalam hubungan internasional (HI). Kedua, negara sebagai aktor utama dalam HI dan di dalam pemahaman neoliberal negara sebagai aktor rasional. Ketiga, politik internasional sering kali ditandai oleh masalah aksi bersama (collective action problem). Keempat, politik internasional secara substansi ditentukan oleh struktur kepentingan negara. Kelima, politik internasional juga dipengaruhi oleh karakter anarki dari sistem internasional. Keenam, dampak dari struktur kepentingan negara dan anarki dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya, jumlah aktor, institusi internasional dan tingkat ketergantungan.
Perdebatan panjang antara realis dan idealis. Realis menekankan bahwa kekuasaan dan power adalah variabel yang mampu menjelaskan prilaku internasional yang bertujuan untuk mencapai kepentingan nasional, dimana negara merupakan aktor penting dalam politik internasional. Sedangkan idealis menyatakan bahwa negara bukan satu-satunya unit sistem yang ada dalam sistem internasional, idealis menegaskan bahwa ada sektor-sektor lain yang juga berperan dalam HI. Asumsi idealis yaitu adanya keselarasan kepentingan otomatis dalam hubungan antarnegara, tentang sangat pentingnya peran hukum dan organisasi internasional atau tentang adanya pengaruh opini publik yang suka damai. Diantara kedua perspektif berkembang untuk memperbaharui dan bereaksi terhadap perspektif yang lainya dalam memahami bagaimana dunia politik berlangsung. Realis kemudian berkembang menjadi neorelis (realis struktural) yang memandang bahwa sistem internasional bersikap anarki dan tidak terpusat (desentralisasi). Sedangkan idealis berkembang menjadi liberalis.
Dari kedua pandangan yang ada antara neorealis dan liberalis, neoliberalis institusional muncul sebagai teori yang memiliki beberapa kesamaan pandangan yang ada pada keduanya. Layaknya neorealis, neoliberalisme institusionalisme juga menggunakan teori struktural politik internasional dan meyakini bahwa sistem internasional bersifat anarki dan desentralisasi, serta menekankan negara sebagai aktor kunci dalam dunia politik. Sedangkan melalui kesamaan perpektif dari liberalisme, neoliberalisme institusional juga sepakat tentang penekanan liberalis yang menekankan pentingnya peran manusia menciptakan institusi dalam mempengaruhi bagaimana agregasi aktor dalam membuat keputusan bersama. Dalam hal ini liberalisme menekankan pentingnya proses perubahan politik dibandingkan struktur yang tetap dalam dunia politik. Dan perubahan institusi merupakan hasil dari tindakan manusia, yang dapat mengubah ekspektasi dan proses yang ada sehingga dapat memberikan pengaruh pada prilaku negara.
Robert Keohane, sebagai tokoh yang menjelaskan pemahaman neoliberalisme institusional memberikan penekanan pada pemahaman institusional dalam politik internasional, bahwa tidak hanya pemerintah yang merupakan partikel utamanya, namun lebih daripada itu bahwa dunia politik sebenarnya lebih terinstitusionalnya. Berarti prilaku-prilaku yang ada di dalam dunia politik akhirnya akan berefleksi membentuk aturan-aturan, norma dan konvesi yang kemudian artinya tersebut diinterpestasikan dalam kesepahaman.
Neoliberalisme institusional juga berasumsi bahwa relasi antar-negara adalah berdasarkan kepentingan nasional yang hanya dapat tercapai jika dilakukan kerjasama. Tidak ada negara yang mampu memenuhi kebutuhan domestiknya sendiri sehingga negara harus melakukan kerjasama. Kerjasama tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara, melainkan juga aktor non-negara dan individu dalam negara tersebut, sehingga interaksi global tidak lagi terdikotomi dalam istilah high politics yang diwakili oleh isu-isu politik dan keamanan, dan low politics yang didominasi isu ekonomi dan lingkungan, melainkan semua isu tersebut menjadi sama derajatnya. Dengan kata lain isu lingkungan, ekonomi, sosial-budaya, bahkan seni telah menjadi isu yang semakin penting.
Keuntungan absolut (absolute gain) adalah keuntungan yang dapat diperoleh setiap negara dalam melakukan interaksinya dengan negara lain dengan bentuk kerjasama. Hanya dengan kerjasama negara dapat meraih hasil yang pasti (absolut). Pemikiran liberal memandang keuntungan dari kerjasama tersebut absolut didapat setiap negara meski tidak mungkin kedua negara mendapatkan keuntungan yang sama besar. Namun liberal memastikan setidaknya keuntungan akan diraih bagi negara yang dapat melakukan kerjasama.
Sifat kerjasama yang mampu menghasilkan keuntungan absolut ini tidak datang dengan sendirinya. Ada prakondisi yang harus dipenuhi dalam mencapai keuntungan tersebut. Karena pada dasarnya liberal juga mengakui atur negara yang anarki dan memiliki kecenderungan konfliktual. Para pemikir liberal mensyaratkan adanya organisasi internasional (institusi internasional) yang harus berperan sebagai pengorganisasi dan pengatur interaksi antar negara tersebut. Dengan membentuk organisasi di luar institusi negara, pemikir liberal percaya perilaku curang dapat diminimalisir bahkan dihilangkan (dengan mekanisme peraturan dan hukum internasional).
Governing the Global Economy dalam Global Political Economy (Chapter 15)-Robert Gilpin
Terima kasih atas komentar anda.